Jurnal ADP

Aktualisasi Peran Hipermawa di Tengah Dekapan Feodalisme Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wajo (Hipermawa), menggelar diskusi bertemakan peran oposisi organisasi daerah dalam mengawal transisi demokrasi di tengah dekapan feodalisme, Jum’at malam, 13 November di Warkom Mammi, Jln. Monginsidi, Makassar. Diskusi ini sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan dan raker Hipermawa Koperti Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI). Pembantu Rektor III UVRI, Saifuddin Al Mughiny selaku pembicara, mengungkapkan, feodalisme merupakan salah satu bentuk budaya yang sangat sulit untuk berubah dan cenderung mempertahankan kultur masa lalu. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, feodalisme itu tergambar dengan masih kuatnya pengaruh kebangsawanan di beberapa daerah di Sulsel. “Budaya feodalisme menghambat perkembangan demokrasi dan percepatan reformasi. Jika demokrasi berbicara tentang keterbukaan, maka sebaliknya feodalisme identik dengan keterkungkungan. Di masyarakat Bugis – Makassar

Kerukunan Masyarakat Wajo (Kemawa) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa) menggelar halal bi halal, Minggu malam, 25 Oktober di Hotel Sahid, Makassar, yang dihadiri Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi, Ketua MPA Kemawa Dahlan Maulana, Ketua Umum Kemawa HA Yaksan Hamzah, beberapa Kepala SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Wajo serta mahasiswa asal Wajo dari berbagai lembaga pendidikan tinggi di Makassar. Ketua Umum Kemawa, Yaksan Hamzah, dalam sambutannya, mengatakan, bahwa organisasi yang menghimpun masyarakat Wajo di perantauan ini termasuk organisasi yang sudah lama dan terbentuk sejak 54 tahun lalu. Meski demikian, kata mantan Kadispenda Sulsel tersebut, hingga saat ini Kemawa belum meng- cover semua warga perantauan, baik yang bermukim di Makassar maupun di tempat lain di luar Kabupaten Wajo. “Harus diakui, jumlah masyarakat Wajo banyak yang berkiprah di luar Wajo. Namun, kami kesulitan menginventaris karena masalah data-da