Jurnal ADP

Iwata Go , Mahasiswa Kyoto University Kebudayaan Indonesia selalu menarik untuk dikaji. Keunikan dan keanekaragaman budaya tiap suku di Indonesia merupakan magnet bagi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi negeri seribu pulau ini. Maka, bukan suatu pemandangan aneh, jika pada beberapa kegiatan kebudayaan dan upacara adat, muka-muka asing turut hadir menyaksikan kegiatan dan upacara tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada upacara adat Tammu Taunna Gaukanga Karaeng Galesong ke-248 di Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, pertengahan Juli lalu. Dibalut pakaian adat khas Bugis-Makassar, sosok bertubuh putih, mata sipit dan tinggi tegap itu antusias mengikuti setiap rangkaian prosesi adat. Sesekali, handycam dan kamera saku yang dibawanya diarahkan untuk menangkap momen-momen tertentu. Namanya, Iwata Go. Pria berusia 26 tahun asal Jepang itu mengaku sudah beberapa minggu tinggal di Galesong untuk melakukan penelitian mengenai antropologi budaya Bugis-M...

(Hasil Penelitian untuk Jenjang Magister Asdar Muis RMS) Pada masa Orde Baru, masyarakat etnik Tionghoa di Indonesia sangat merasakan ketidakadilan. Ruang gerak mereka terkungkung dan diperlakukan secara diskriminatif, termasuk dalam bidang politik dan budaya (cultural) . ---------------------------------------- Diskriminasi politik dan budaya itu misalnya tampak pada peraturan ganti nama yang diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, Inpres No. 14/1967 yang mengatur perayaan keagamaan/tradisi yang dibatasi hanya di lingkungan sendiri (bukan tempat umum), pengenaan Surat Bukti Kewarnegaraan Republik Indonesia (SKBRI), pemberian kode khusus pada KTP yang berbeda dan sebagainya. Bahkan, dibuat satu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi masalah Tionghoa, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), suatu penamaan yang mengesankan bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia merupakan masalah. “Hal ini, menimbulkan sikap ekslusif, apatis dan isolatif ...

Aktualisasi Peran Hipermawa di Tengah Dekapan Feodalisme Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wajo (Hipermawa), menggelar diskusi bertemakan peran oposisi organisasi daerah dalam mengawal transisi demokrasi di tengah dekapan feodalisme, Jum’at malam, 13 November di Warkom Mammi, Jln. Monginsidi, Makassar. Diskusi ini sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan dan raker Hipermawa Koperti Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI). Pembantu Rektor III UVRI, Saifuddin Al Mughiny selaku pembicara, mengungkapkan, feodalisme merupakan salah satu bentuk budaya yang sangat sulit untuk berubah dan cenderung mempertahankan kultur masa lalu. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, feodalisme itu tergambar dengan masih kuatnya pengaruh kebangsawanan di beberapa daerah di Sulsel. “Budaya feodalisme menghambat perkembangan demokrasi dan percepatan reformasi. Jika demokrasi berbicara tentang keterbukaan, maka sebaliknya feodalisme identik dengan keterkungkungan. Di masyarakat Bugis – Makassar...

Kerukunan Masyarakat Wajo (Kemawa) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa) menggelar halal bi halal, Minggu malam, 25 Oktober di Hotel Sahid, Makassar, yang dihadiri Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi, Ketua MPA Kemawa Dahlan Maulana, Ketua Umum Kemawa HA Yaksan Hamzah, beberapa Kepala SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Wajo serta mahasiswa asal Wajo dari berbagai lembaga pendidikan tinggi di Makassar. Ketua Umum Kemawa, Yaksan Hamzah, dalam sambutannya, mengatakan, bahwa organisasi yang menghimpun masyarakat Wajo di perantauan ini termasuk organisasi yang sudah lama dan terbentuk sejak 54 tahun lalu. Meski demikian, kata mantan Kadispenda Sulsel tersebut, hingga saat ini Kemawa belum meng- cover semua warga perantauan, baik yang bermukim di Makassar maupun di tempat lain di luar Kabupaten Wajo. “Harus diakui, jumlah masyarakat Wajo banyak yang berkiprah di luar Wajo. Namun, kami kesulitan menginventaris karena masalah data-da...